Pemantapan jiwa KORPRI dalam percepatan reformasi birokrasi

Upacara HUT KORPRI

Jam menunjukkan pukul 08.00, terik matahari semakin menyengat kulit. Peluh bercucuran, membasahi seragam korps garuda yang saya kenakan. Namun prosesi upacara belum juga dimulai.

Hari ini merupakan tonggak sejarah 41 tahun silam berdirinya Korps Pegawai Republik Indonesia. Sebuah identitas sekaligus pengokohan institusi birokrasi di republik kita tercinta ini.

Prosesi yang tak pernah terlewatkan setiap tahunnya ini, menjadi momentum - yang seharusnya secara sadar oleh setiap insan Pegawai Negeri Sipil - untuk berbenah diri. Karena tuntutan zaman tidak bisa diabaikan begitu saja, jika PNS sebagai birokrasi tidak mau berbenah diri menyikapi perubahan atau dinamika di masyarakat.

KORPRI sebagai identitas birokrasi di Indonesia, memiliki pekerjaan rumah yang berat karena harus mengawal agenda reformasi birokrasi yang digulirkan oleh Presiden Republik Indonesia. KORPRI harus memastikan bahwa agenda tersebut mencapai tujuannya, yaitu birokrasi ideal dan pelayanan publik yang lebih baik.

Tujuan reformasi birokrasi dalam mencetak birokrasi yang tanggap, efisien, efektif dan profesional, membutuhkan peran serta KORPRI dalam proses pembinaan terhadap jajaran PNS, baik yang telah mengabdi sekian lama maupun yang baru direkrut sebagai proses penyegaran. Karena diakui atau tidak, jajaran PNS masih terbelenggu oleh budaya – budaya kontra produktif.

Salah satu yang belum bisa dituntaskan adalah budaya KKN yang menjangkiti jajaran PNS, baik di lembaga pusat maupun daerah. Ini dikarenakan masih bercengkeramnya mata rantai KKN. Inilah yang harus dibenahi oleh KORPRI secara cepat dan berkesinambungan.

Pelayanan Publik

Tujuan reformasi birokrasi lainnya adalah menghasilkan pelayanan publik yang murah, cepat dan nyaman. Perwujudan pelayanan publik ini secara sederhana telah digambarkan dalam tujuan tersebut. Namun kenyataannya tidak semudah membalik tangan, karena rumitnya proses yang harus dilalui.

Proses inilah yang harus dirombak agar lebih sederhana, namun tetap mengedepankan peraturan dan undang – undang sebagai dasar hukum pelaksanaan pelayanan publik. Untuk itu dibutuhkan kesiapan jajaran PNS dalam membenahi pelayanan publik. Di sinilah peran KORPRI dalam memberikan motivasi kepada birokrasi agar senantiasa berpikir dan bertindak visioner.

Sudah bukan lagi zamannya PNS bekerja biasa – biasa saja. Hanya menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, setelah itu menerima gaji sebagai hak yang harus diterimanya. PNS diharapkan menunjukkan performa kinerja yang luar biasa! dengan kerjas keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas.

Lalu bagaimana Potret PNS setelah bergulirnya reformasi birokrasi?

Bersyukur, hampir sebagian besar jajaran PNS telah berbenah untuk menuju birokrasi ideal dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan semangat reformasi birokrasi, KORPRI telah – dengan berkesinambungan – berhasil mewujudkan tujuan reformasi birokrasi.

Nah... bagaimana potret birokrasi kita di usianya yang setengah abad? Semoga KORPRI lebih baik!